Masjidrayaalfalah.or.id – Satu maktab ada enam kloter. Ketika puncak haji di Arafah, ke enam kloter tersebut berada dalam satu komplek. Saat itu dua tenda dekat kloter penulis masih kosong. Bahkan hingga dini hari tanggal 9 Zulhijah.
Pagi hari tenda kosong itu mulai terisi. Menjelang siang sudah penuh. Itu pengalaman menjadi ketua kloter tahun 2012.
Catering tahun itu pakai sistem prasmanan. Setiap kloter disediakan makan di atas meja. Mengambil sendiri. Siang, saat prosesi wukuf berlangsung makanan sudah siap. Untuk makan siang.
Jamaah yang baru datang dan berada di tenda sebelah itu mengambil jatah makan siang kloter penulis. Kami mencegahnya. “Ini jatah kloterku !”. Meraka bilang, “Kami juga bayar !”. jidal pun tak terhindarkan.
Penulis cari informasi mereka itu jamaah kloter berapa. Tidak ada yang tahu. Jamaah tersebut ditanya, tidak ada yang mengaku. “Pokoknya kami jamaah dari Indonesia”. Jawabnya.
Belakangan baru tahu. Mereka itu jamaah furoda. Siapa itu jamaah furoda ?
Setiap tahun jamaah jenis ini ribuan jumlahnya. Petugas haji kementerian agama sering mengatakan, mereka itu jamaah haji illegal. Tapi benarkah illegal ?
Saat dirjen Penyelengaraan Haji dan Umrah Kemenag rapat dengan DPR baru-baru ini. Wakil rakyat meminta kemenag memperhatikan jamaah furoda.
Haji itu di negara Arab Saudi. Dalam penyelenggaraan ibadah haji ada tiga jenis relasi antara pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia.
Pertama :Govermen to govermen ( G to G).
Inilah jamaah haji reguler. Penyelenggaraannya kerjasama antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah RI. Meraka itulah yang dikelola oleh kementerian agama. Dari mulai pendaftaran, manasik, pelaksanaan sampai selesai diurus oleh pemerintah. Leeding sektornya dirjen PHU kemenag.
Kelompok ini yang paling banyak. Bayarnya setoran awal Rp. 25 juta. Selanjutnya pelunasan dilakukan menjelang pemberangkatan. Jamaah ini tidak langsung berangkat. Menunggu sekitar 20 an tahun.
Kedua : Govermen to Bisnis (G to B).
Inilah jamaah haji khusus. Kita sering menyebut ONH Plus. Itu kerjasama antara pemerintah Arab Saudi dengan swasta di Indonesia. yang menyelenggarakan sepenuhnya pihak swasta. Mereka adalah perusahaan travel haji. Pemerintah hanya mengkoordinir pendaftarannya.
Biayanya tentu berbeda dengan haji reguler. Sekitar Rp. 180 juta. Jamaah ini tidak bisa langsung berangkat. Menunggu 4 – 6 tahun. Sebab jatah kuotanya dibagi kemenag untuk semua biro travel haji.
Ketiga :Bisnis to Bisnis (B to B).
Inilah jamaah haji furoda. Penyelenggaraannya kerjasama antara syirkah (perusahaan) di Arab Saudi dengan perusahaan travel haji di Indonesia. Jumlahnya ribuan. Dan tidak setiap orang tahu tentang lika-liku perjalanannya.
Jamaah ini berangkat dengan visa haji furoda. Resmi dikeluarakan kedutaan Arab Saudi. Memang lebih mahal.
Karena harga visanya saja Rp. 80 juta. Belum pesawat, catering, hotel dan lain-lain. Maka jatuhnya ke jamaah juga “mak nyoss”. RP. 200 juta – Rp. 225. 000.
Mereka itu biasa disebut jamaah non kuota. Dulu disebut jamaah haji paspor hijau. Tetapi karena sekarang paspornya sama. Mereka dikenal dengan jamaah furoda. Yang menarik, jamaah ini bisa langsung berangkat. Tidak perlu menunggu. Cuma mahalnya itu lho.
Pemerintah tidak mungkin mencegah rakyatnya beribadah haji dengan visa haji furoda. Sebab itu domain Arab Saudi. Jamaah inipun tidak bisa dikatakan illegal. Bagaiaman bisa illegal ?. Wong mereka punya paspor yang dikeluarkan kantor imigrasi RI. Mereka juga punya visa yang dikeluarkan kedutaan Arab Saudi. Meraka juga punya tiket naik pesawat pulang pergi. Mereka ibadah haji tanpa merepoti kuota haji Indonesia.
Belakangan banyak orang memburu visa furoda ini. Menandakan peminatnya semakin banyak. Dan hukum ekonomi berlaku. Banyak konsumen persediaan sedikit harga semakin naik.
Travel haji pun dengan terus terang menawarakan haji furoda ini. Karena banyak orang yang khawatir umurnya tidak sampai lima tahun lagi menunggu ikut haji plus. Apalagi haji reguler yang menunggu 20 tahun.
Haji furoda. Mau ?
Wallahu’alam